Painan, pilarnagari.kim.id 14 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah tegas terhadap penyalahgunaan dana bantuan sosial. Dalam Rapat Koordinasi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Pesisir Selatan, Bupati H. Hendrajoni secara terbuka memerintahkan agar nama-nama penerima manfaat yang terbukti terlibat dalam aktivitas judi online segera dihapus dari daftar penerima.

Acara yang digelar di Hannah Hotel Painan ini turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait, termasuk Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Bappeda Hadi Susilo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Briskan, sejumlah camat, dan wali nagari.

> "Kita tidak akan membiarkan dana negara yang diperuntukkan untuk kesejahteraan keluarga miskin disalahgunakan untuk aktivitas tidak bermoral seperti judi online," tegas Bupati di hadapan ratusan pendamping PKH, Senin pagi.

PKH adalah program nasional yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui bantuan bersyarat untuk ibu hamil, balita, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia. Namun, laporan di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan sebagian penerima memanfaatkan dana tersebut untuk hal-hal konsumtif hingga praktik judi online yang kini makin marak di masyarakat.

Menurut Bupati, hal ini bukan hanya bentuk penyalahgunaan bantuan, tetapi juga kegagalan moral dalam memanfaatkan amanah negara.

> “Kalau bantuan digunakan untuk berjudi, itu sama saja menyia-nyiakan peluang yang diberikan untuk mengubah hidup. Ini mencederai niat mulia dari program PKH,” kata Hendrajoni.

Bupati juga mengungkapkan fakta mengejutkan: Pesisir Selatan saat ini menempati posisi kedua kabupaten termiskin di Sumatera Barat.

> “Ini harus menjadi refleksi bagi kita semua. Tidak bisa lagi saling menyalahkan. Ini kegagalan kita bersama. Karena itu, validasi data dan evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan,” ujar Hendrajoni dengan nada serius.

Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data yang akurat agar bantuan sosial benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Salah sasaran bukan hanya menyebabkan ketimpangan, tapi juga memperpanjang siklus kemiskinan.

Dalam forum tersebut, Bupati juga menyoroti peran pendamping PKH sebagai garda terdepan pelaksanaan program. Ia meminta para pendamping untuk tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga membangun hubungan emosional dan edukatif dengan para keluarga penerima.

> “Saya minta pendamping PKH bekerja dengan integritas. Jangan hanya sekadar datang tanda tangan dan selesai. Bantu mereka berubah, beri penyuluhan, dan bila perlu awasi langsung penggunaan bantuan,” pesannya.

Langkah tegas ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk Bappeda dan Dinas Sosial yang berkomitmen memperbaiki mekanisme pengawasan dan evaluasi program bantuan sosial di tingkat nagari dan kecamatan.

Lebih dari sekadar kebijakan administratif, Hendrajoni menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat luas untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan penerima bantuan yang menyalahgunakan dana.

> “Jangan takut melapor. Ini uang rakyat, dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.

Rakor ini diharapkan menjadi titik awal penataan ulang sistem pendampingan dan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan pendekatan yang lebih ketat dan beretika, pemerintah daerah berharap angka kemiskinan dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial kembali meningkat.*ADM*