Pesisir Selatan ,pilarnagari.kim.id — Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, memaparkan secara langsung kondisi kerusakan dan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Padang, Selasa (13/1/2026).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta seluruh kepala daerah se-Sumatera Barat. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyinkronkan data kerusakan akibat bencana sekaligus mempercepat penyaluran bantuan pemerintah pusat ke daerah terdampak.
Dalam pemaparannya, Hendrajoni menjelaskan bahwa banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 telah menimbulkan kerusakan dan kerugian besar di Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah divalidasi, total kerugian dan kerusakan mencapai Rp1,43 triliun.
Pada sektor permukiman, kerusakan tercatat sebesar Rp29,2 miliar dengan kerugian sekitar Rp5 miliar. Bencana tersebut mengakibatkan 19 rumah hanyut, 127 rumah rusak berat, 49 rumah rusak sedang, dan 142 rumah rusak ringan.
Sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak dengan nilai kerusakan mencapai Rp773,7 miliar dan kerugian sebesar Rp563,7 miliar. Kerusakan meliputi 24,8 kilometer jalan serta 30 unit jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan.
Selain itu, sektor sosial dan fasilitas publik juga mengalami kerusakan signifikan. Sebanyak 74 unit bangunan sekolah dan 25 fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan pustu, terdampak bencana.
Di sektor ekonomi, banjir merendam 418,05 hektare sawah dan 158,6 hektare kebun jagung, serta menyebabkan ribuan hewan ternak milik warga hanyut terbawa arus.
Usai rapat, Hendrajoni menyebut kehadiran Mendagri dan Kepala BNPB sebagai sinyal positif bagi percepatan pemulihan Pesisir Selatan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah telah membawa data kerusakan yang rinci dan tervalidasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Total kebutuhan pemulihan Pesisir Selatan mencapai Rp1,7 triliun. Ini bukan angka kecil. Dukungan pemerintah pusat sangat krusial agar masyarakat kami tidak terlalu lama berada dalam ketidakpastian,” ujar Hendrajoni.
Ia juga menyoroti pentingnya bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Hingga saat ini, pemerintah daerah telah menyalurkan DTH sebesar Rp1,8 juta kepada 35 kepala keluarga yang rumahnya hanyut atau mengalami kerusakan berat.
“Fokus utama kami adalah percepatan pembangunan hunian tetap serta perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. Kami tidak ingin ada wilayah yang terisolasi terlalu lama,” tegasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memastikan validitas data by name by address agar bantuan pemerintah pusat dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Ia juga menjanjikan penguatan koordinasi lintas kementerian guna memangkas birokrasi dalam penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat./adm/Kim.