Padang pilarnagari.kim.id – Komitmen DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan efisiensi anggaran kembali dipertanyakan publik. Pasalnya, rapat kerja dewan yang digelar pada 28–30 Agustus 2025 justru berlangsung di Hotel Truntum Padang, sebuah hotel berbintang empat, bukan di Painan atau fasilitas pemerintah daerah.

Rapat yang diikuti sekitar 25 anggota DPRD itu sontak menuai sorotan setelah informasi kegiatannya beredar di media sosial. Publik pun ramai menyoroti sikap wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan semangat penghematan anggaran.

> “Kalau memang bicara soal efisiensi, seharusnya rapat bisa diadakan di daerah sendiri. Kenapa harus jauh-jauh ke Padang dan di hotel mewah?” tulis seorang warga dalam komentar di salah satu unggahan Facebook.

Dugaan Demi SPPD

Lebih jauh, muncul pula dugaan bahwa pemilihan lokasi rapat di luar daerah bukan tanpa alasan. Beberapa kalangan menduga kegiatan itu sengaja dilakukan demi penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang memungkinkan anggota DPRD menerima uang harian dan biaya transportasi tambahan.

“Kalau rapat diadakan di Pesisir Selatan, anggota DPRD tidak mendapatkan SPPD,” ujar Busra, seorang tokoh masyarakat yang ikut menyoroti.

Menginap Dua Malam di Hotel

Busra juga mengungkapkan bahwa anggota DPRD bersama sejumlah pegawai Sekretariat DPRD Pesisir Selatan menginap di Hotel Truntum selama dua malam. Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari organisasi perangkat daerah yang ikut dalam rapat tidak menginap di hotel.

Informasi ini diperkuat oleh pihak Hotel Truntum Padang yang membenarkan bahwa anggota DPRD Pesisir Selatan menginap di kamar tipe Deluxe Twin Bedroom di hotel berbintang empat tersebut. Fakta ini semakin menambah sorotan publik terhadap keputusan dewan yang dianggap berlebihan di tengah isu keterbatasan anggaran.

Kontras dengan Suasana Nasional

Ironisnya, di saat rakyat di Jakarta turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi menuntut penghapusan anggota DPR RI karena dinilai membebani negara, DPRD Pesisir Selatan justru menunjukkan sikap yang dianggap tidak peka terhadap kondisi serupa di daerah.

Situasi ini makin menegaskan jurang antara suara rakyat dan perilaku wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah.

Kritik Mengarah ke Sekretariat DPRD

Bukan hanya anggota dewan, Sekretariat DPRD juga tak luput dari sorotan. Mereka dinilai tidak cermat mencari alternatif tempat yang lebih hemat, padahal gedung pemerintah maupun aula daerah dinilai cukup representatif untuk kegiatan resmi.

Publik Menanti Klarifikasi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD maupun Sekretariat DPRD Pesisir Selatan terkait alasan memilih Padang sebagai lokasi rapat. Masyarakat menunggu penjelasan transparan, mulai dari besaran anggaran yang digunakan hingga kebenaran isu soal SPPD.

Ujian Kepercayaan Publik

Kasus ini menjadi ujian serius bagi DPRD Pesisir Selatan dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan daerah, langkah dewan yang terkesan lebih mementingkan kenyamanan pribadi berpotensi memperlemah citra lembaga legislatif.

Apalagi, publik kini semakin kritis dan menaruh perhatian besar terhadap tata kelola keuangan negara. Konsistensi antara ucapan dan tindakan wakil rakyat menjadi penentu apakah DPRD benar-benar berpihak kepada masyarakat atau justru sebaliknya.*Wandi*