LIPUTAN KHUSUS Painan ,Pilarnagari.kim.id – Suasana Kantor DPRD Pesisir Selatan pada Senin (1/9/2025) mendadak bergemuruh. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pesisir Selatan menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang menohok: hapus fasilitas istimewa dewan, turunkan gaji dan tunjangan, serta buka transparansi anggaran untuk publik.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB ini berlangsung damai namun penuh semangat. Para mahasiswa bergantian berorasi, menuding DPRD telah kehilangan empati terhadap kondisi rakyat. “Dewan seharusnya jadi teladan kesederhanaan, bukan malah menikmati fasilitas mewah di atas penderitaan masyarakat,” teriak Hardiansyah Kurniawan, Koordinator Lapangan aksi sekaligus pengurus BADKO HMI Sumbar.

Tuntutan Keras Mahasiswa

Dalam aksinya, HMI menyuarakan enam tuntutan utama:
Pengesahan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi koruptor.
Pemecatan anggota DPR yang tidak menjalankan fungsi representatif.
Penghapusan fasilitas istimewa pimpinan dan anggota DPR.
Penurunan gaji dan tunjangan legislatif.
Evaluasi kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna.
Peningkatan transparansi keuangan DPRD.

Tak berhenti di halaman kantor dewan, sekitar pukul 14.30 WIB massa bahkan masuk ke ruang rapat dan berdialog langsung dengan Ketua DPRD Darmansyah, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, Kapolres AKBP Derry Indra, dan perwakilan Kodim 0311/Pessel.

Sorotan Mutu Pendidikan dan CSR

Selain soal fasilitas dewan, mahasiswa juga menyoroti mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan yang kini tercatat sebagai peringkat dua terendah di Sumatera Barat, hanya sedikit lebih baik dari Kepulauan Mentawai. Kondisi ini, menurut mereka, mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sektor pendidikan.

Sebagai solusi, mahasiswa menegaskan perlunya langkah berani dari pemerintah daerah. Rekrutmen ulang pejabat di Dinas Pendidikan beserta jajarannya harus dilakukan untuk menyegarkan manajemen. Selain itu, mutasi kepala sekolah mesti berbasis kompetensi, mutu, dan integritas, bukan sekadar kepentingan kekeluargaan atau tim sukses politik. Mahasiswa mengusulkan adanya uji kompetensi yang melibatkan praktisi pendidikan dan perwakilan mahasiswa agar proses benar-benar objektif dan transparan.

Mahasiswa juga mempertanyakan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. “CSR seharusnya jelas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai dana itu hilang tanpa jejak,” tegas salah satu orator.

Tak hanya itu, mereka menyoroti proses mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah yang dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. “Mutasi harus berdasarkan kompetensi, bukan kepentingan politik atau kedekatan,” tambahnya.

Kritik Pedas dari HMI

Ketua HMI Cabang Pesisir Selatan, Djusriatul Awaliyah, menegaskan bahwa kritik ini muncul bukan tanpa alasan. “Kami menyoroti ketidakhadiran sejumlah anggota dalam sidang penting, sementara hak-hak finansial mereka tetap berjalan. Ini ironi yang harus dihentikan,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD perlu membuka laporan keuangan, tunjangan, dan setiap keputusan publik secara berkala kepada masyarakat. “Jika dewan benar-benar bekerja untuk rakyat, apa yang perlu ditutupi?” tambahnya.

Respons DPRD

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Darmansyah justru menyampaikan apresiasi. “Kami menghargai aksi HMI ini sebagai bentuk kontrol sosial. Kritik seperti inilah yang akan membuat DPRD lebih hati-hati dalam melangkah,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

Aksi Tertib, Pesan Menggema

Meski membawa isu panas, aksi mahasiswa berlangsung tertib hingga selesai. Kehadiran aparat kepolisian dan TNI turut menjaga jalannya demonstrasi agar tetap kondusif.

Aksi ini meninggalkan pesan mendalam: rakyat, melalui mahasiswa, menuntut wakilnya untuk hidup sederhana, transparan, dan benar-benar bekerja.*Wandi*