Jakarta, pilarnagari.kim.id – Indonesia kembali menegaskan peran aktifnya dalam membentuk masa depan kecerdasan buatan (AI) yang lebih adil, etis, dan inklusif di tingkat global. Dalam forum bergengsi Ministerial Session yang diselenggarakan oleh UNESCO dan dihadiri para menteri serta pejabat tinggi dari berbagai negara, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menata arah regulasi AI dunia.

“Kami tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi. Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari pembuat arah kebijakan global AI yang berkeadilan,” tegas Nezar, Kamis (26/6/2025).

Dalam paparannya, Nezar mengungkap berbagai langkah konkret yang telah ditempuh Indonesia dalam membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab. Beberapa di antaranya:

Finalisasi Roadmap AI Berbasis Etika, yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor untuk memastikan penerapan AI sesuai nilai-nilai kemanusiaan.

Penyelesaian AI Readiness Assessment (AI-RAM), sebagai peta kesiapan nasional dalam mengadopsi AI di sektor publik dan swasta.

Penerbitan Surat Edaran Etika AI oleh Menteri, yang menjadi pedoman sementara bagi pelaku industri agar tidak salah langkah dalam menggunakan teknologi canggih ini.

Penguatan dasar hukum, dengan mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan UU ITE sebagai payung hukum pengembangan AI yang aman dan akuntabel.

Tak hanya fokus pada regulasi dalam negeri, Nezar juga menyerukan pentingnya kerja sama antarnegara berkembang dalam menghadapi disrupsi teknologi yang semakin cepat.

“Negara-negara di kawasan selatan global perlu saling bergandengan tangan. Transformasi digital harus bersifat merata, tidak boleh menciptakan jurang ketimpangan baru,” ujarnya.

Menurut Nezar, kolaborasi ini harus mencakup lebih dari sekadar transfer teknologi. Ia menekankan perlunya tanggung jawab kolektif dalam menciptakan sistem AI yang adil, aman, dan inklusif bagi semua*Wandi*