Webtorial Pesisir Selatan ,pilarnagari.kim.id  – Isu pemekaran Kabupaten Renah Indojati kembali menjadi sorotan publik. Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menegaskan bahwa rencana pemekaran ini sudah melalui proses panjang dan kini berada di tahap final administrasi. Menurutnya, seluruh dokumen resmi telah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penegasan itu ia sampaikan untuk meluruskan kabar miring yang menyebut dirinya keberatan dengan pemekaran. Hendrajoni menegaskan, tudingan tersebut sama sekali tidak benar.

Ia menyebut justru dirinya yang paling bersemangat mendorong percepatan pemekaran. Dukungan itu tidak hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi juga diwujudkan dalam pembangunan sejumlah fasilitas publik di wilayah calon kabupaten baru.

Dua fasilitas besar yang disebut Hendrajoni adalah pembangunan Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Tapan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tapan.

“Dua bangunan ini adalah simbol nyata dukungan saya terhadap pemekaran Kabupaten Renah Indojati. Tidak ada alasan bagi saya menolak,” tegasnya saat memimpin apel perdana di Kantor Perwakilan Pemda Tapan, Senin (1/9/2025).

Pernyataan itu sontak disambut tepuk tangan meriah dari peserta apel. Hadir dalam kesempatan tersebut para pejabat eselon II dan III, camat, wali nagari, serta anggota badan musyawarah nagari.

Momen itu dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemekaran Renah Indojati bukan hanya wacana elite, tetapi juga kebutuhan nyata masyarakat di kawasan selatan Pesisir Selatan.

Dalam pidatonya, Hendrajoni juga mengajak seluruh elemen untuk terus menyiapkan persyaratan teknis yang diperlukan. Salah satunya adalah kelengkapan dokumen tanah untuk pembangunan kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kalau kita serius, mari siapkan sertifikat tanah. Karena tanpa itu, pembangunan bisa terhambat,” pesannya.

Menurutnya, kantor perwakilan di Tapan yang telah berdiri saat ini sudah lebih dari cukup untuk difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Bahkan, ia menyebut kantor tersebut siap menampung bupati baru jika pemekaran sudah disahkan.

“Andaikata hari ini sudah ada bupati, ia bisa langsung berkantor di sini. Semua fasilitas dasar sudah tersedia,” ujarnya penuh optimisme.

Wacana pemekaran Kabupaten Renah Indojati sejatinya sudah bergulir lebih dari satu dekade terakhir. Aspirasi ini terus diperjuangkan masyarakat karena diyakini dapat mempercepat pembangunan dan mendekatkan pelayanan.

Berbagai persyaratan administratif juga disebut sudah terpenuhi. Mulai dari dukungan masyarakat, persetujuan politik, potensi fiskal daerah, hingga kesiapan infrastruktur yang memadai.

Namun, hambatan terbesar masih terletak pada kebijakan moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat. Hingga kini, Kemendagri belum memberikan sinyal kapan kebijakan tersebut akan dicabut.

Meski demikian, semangat masyarakat dan pemerintah daerah tidak surut sedikit pun. Dukungan terus mengalir dari berbagai pihak yang berharap pemekaran segera terwujud.

Tokoh masyarakat Tapan, Syafrianto, menyebut perjuangan pemekaran adalah bagian dari aspirasi kolektif warga. “Kami sudah berjuang lebih dari sepuluh tahun. Dengan adanya kantor perwakilan dan RSUD, kami yakin Renah Indojati sudah siap menjadi kabupaten,” katanya.

Senada dengan itu, akademisi Universitas Negeri Padang, Dr. Yulhendri, menilai pemekaran Renah Indojati sangat rasional. “Secara geografis, wilayah selatan Pesisir Selatan cukup jauh dari pusat kabupaten. Pemekaran akan mendekatkan pelayanan publik dan memberi dampak positif terhadap pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, potensi ekonomi daerah seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata bisa lebih digarap maksimal jika daerah ini berdiri sebagai kabupaten sendiri. “Dengan otonomi, Renah Indojati punya ruang lebih besar mengembangkan potensi lokal,” jelasnya.

Ketua Forum Perjuangan Pemekaran Renah Indojati, Arman Syukur, juga menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Bupati Hendrajoni. “Bapak Bupati telah memberi bukti, bukan hanya janji. Pembangunan kantor perwakilan dan RSUD adalah tonggak sejarah bagi perjuangan ini,” katanya.

Menurutnya, dukungan kepala daerah adalah faktor penting yang memperkuat perjuangan masyarakat. “Kami optimistis, jika moratorium dicabut, tidak ada lagi hambatan berarti. Renah Indojati akan lahir sebagai kabupaten baru,” ucapnya penuh semangat.

Sejumlah warga juga mengungkapkan harapan yang sama. Mereka menilai pemekaran akan mengurangi beban perjalanan jauh ke Painan hanya untuk mengurus administrasi. “Kalau ada kabupaten baru, urusan kami lebih mudah. Tidak perlu lagi menempuh perjalanan belasan jam,” ujar Yuliana, warga Pancung Soal.

Optimisme itu semakin kuat dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Keduanya sama-sama berkomitmen agar pemekaran segera diwujudkan.

Harapan itu kini menggantung pada kebijakan pemerintah pusat. Jika moratorium dicabut, Kabupaten Renah Indojati diyakini bisa segera berdiri sebagai kabupaten baru.

Bagi masyarakat, pemekaran ini adalah bagian dari upaya memperjuangkan masa depan generasi mendatang. Sebuah langkah menuju pembangunan yang lebih merata di Sumatera Barat.

Dan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama Bupati Hendrajoni, optimisme itu semakin terjaga. Masyarakat menanti saat di mana Kabupaten Renah Indojati benar-benar lahir dan berdiri tegak sebagai kabupaten baru yang mandiri dan berdaya saing.*Wandi*